Tips Tampil Menarik dan Modis di Segala Suasana Vaksinasi Massal di Kecamatan Pengabuan ditinjau Bupati Sekda Kunker ke Kabupaten Batang hari mewakili Bupati Bupati :Peringatan Maulid Nabi merupakan salah satu cara Mengagungkan Rasulullah SAW Pelaksanaan Diseminasi Haji dan Umroh 2021 Narasumbernya adalah Bupati

Home / Berita / Daerah

Kamis, 22 September 2022 - 20:16 WIB

Rapat Koordinasi APKASI dihadiri Bupati

Suaratanjab.com-Kuala Tungkal

Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag menghadiri acara Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dilaksanakan di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta. Rabu (21/9/22).

Dalam sambutannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), menghimbau agar seluruh Bupati dapat menyatukan persepsi serta mencari jalan tengah terkait penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN.

Abdullah Azwar Anas juga meminta dengan tegas kepada para Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan audit terhadap kebenaran data  dan mengirimkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kepada BKN.

Memurutnya, SPTJM tersebut merupakan bentuk komitmen dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Bupati bahwa data tenaga non-ASN di daerahnya adalah valid dan tak berubah. Dijelaskannya bahwa Penyelesaian permasalahan diawali dengan melaksanakan pendataan bagi tenaga non-ASN, sehingga Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan.

READ  Bupati:Bulan Rajab adalah bulan yang tepat untuk kita bertobat dengan memperbanyak Istighfar

“Pemerintah memprioritaskan pengadaan ASN tahun ini untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan kesehatan, tetapi tidak mengenyampingkan jabatan lainnya,” ujarnya.

Abdullah Azwar Anas, sebut bahwa dalam penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN, selain merangkul APKASI, APPSI, dan APEKSI, MENPANRB juga berkolaborasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan terhadap data yang diajukan pemerintah daerah apakah sudah sesuai persyaratan.

“Akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai yang disyaratkan,” jelasnya.

READ  Jokowi bisa hadir,safrial malah terkesan tak acuh pada HPN 2021 diTanjabbarat?

Anas juga sebut bahwa berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Instansi Pusat dan Daerah, diketahui adanya indikasi bahwa data yang di input ada yang belum sesuai dengan Surat Menteri PANRB yang berlaku.

“Oleh karenanya setelah proses pendataan ditutup, maka data yang masuk akan diverifikasi dan diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul untuk memastikan nama-nama yang terdapat memenuhi syarat dari Surat Menteri PANRB tersebut,” pungkasnya.

Kegiatan Rapat Koordinasi tersebut, juga turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM, dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia.

Share :

Baca Juga

Berita

Workshop Pengelolaan Keuangan dan Audit Puskesmas dan Rs dibuka Bupati

Advetorial

Kunjungan PERPANI diterima Bupati dirumah Dinas

Berita

Pembukaan Pelatihan Basrnas dihadiri Sekda

Berita

LKPJ Bupati TA.2021 disetujui fraksi PDI Perjuangan

Berita

Kunker LAM jambi diterima Wakil Bupati

Berita

Peresmian Koramil 0419-03 Tungkal Ilir dihadiri Bupati dan wabup

Berita

Rapat dengar tanggapan Bupati digelar DPRD Tanjabbarat

Berita

Konsultasi KLHS RPJMD dibuka Sekda