Bupati melakukan pertemuan dengan Kepala Bagian Promosi Batam Bupati menjadi Pengisi Materi pada Latihan Kader Tingkat Nasional HMI Peringatan Usro’ Mi’raj tahun 1444 H dihadiri Bupati Ketua DPRD Reses diLubuk Terentang warga menyambut dengan hangat DPRD Tanjung Jabung Barat Lakukan Reses Masa Sidang II ke Dapil Jaring Aspirasi Masyarakat

Home / Berita / Daerah / Pemilu / Politik

Sabtu, 4 November 2023 - 09:39 WIB

KPU umumkan 421 orang DCT anggota DPRD Tanjabbarat hari ini

KPU Umumkan DCT Anggota DPRD Tanjabbar Dalam Pemilu 2024

Suaratanjab.com-Kualatungkal Hari ini Berdasarkan Pengumuman No 659/PL.01.4-Pu/1506/2023 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) yang ditandatangani Muhammad RUM, SH sebagai Ketua tertanggal 04 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2023.

READ  Terkait Permasalahan Batu bara, Dirlantas Sebut Ada Tiga Hal Penting Yang Harus Dilakukan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanjabbar No 307 Tahun 2023 tentang DCT Anggota DPRD Tanjabbar dan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT.

READ  Bupati menyambut Kunker Kemenkumham Jambi

Data lengkap calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar dapat dilihat melalui portal publikasi http://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu.

Share :

Baca Juga

Advetorial

Pengukuhan Paskibraka Tanjabbarat oleh Bupati

Berita

H. Abdullah Terpilih Menjadi Ketua PBSI Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2025

Berita

Ketua DPRD Hadiri Acara Lelang Kelenteng Leng San Keng Kualatungkal

Agama

Bupati Pimpin Upacara Hari Santri Nasional tahun 2023

Berita

Keputusan Walikota terkait sertifikat Vaksin pada Pelayanan Publik

Berita

Kesebelasan Kota Jambi Pecundangi Batanghari 2-1

Agama

Bupati :Peringatan Maulid Nabi merupakan salah satu cara Mengagungkan Rasulullah SAW

Berita

Wabup mengikuti Rapat pemanfaatan lahan milik pemerintah