oleh

Tanggapan komisi 1 mengenai oknum AA

Suaratanjab. Com-kuala Tungkal

Kasus dugaan kecurangan pada penerimaan CPNS 2010 kini terus bergulir.

Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan soal maladministrasi, dugaan pemalsuan data penerimaan CPNS 2010 itu ke Mapolres Tanjab Barat.

Laporan yang melibatkan orang dekat Bupati Tanjabbar, inisial AA itu disampaikan ke Mapolres Tanjabbar, pada Rabu siang (22/5/2019).

Ketua LSM LAP2DP Tanjabbar, Mukhtar AB membenarkan bahwa dia bersama LSM Petisi melaporkan soal dugaan pemalsuan data yang melibatkan AA.

Dalam laporan tersebut, pihaknya melampirkan berkas yang menguatkan indikasi adanya pemalsuan data.

“Ya salah satunya surat pengumuman Bupati, foto kopi hasil seleksi bahan pada penerimaan CPNS 2010,” beber Mukhtar AB, Kamis (23/5/2019).

Kapolres Tanjabbar AKBP ADG Sinaga S Ik melalui Kasat Reskrim IPTU Dian Purnomo S Ik MH dihubungi, mengatakan belum mengecek soal laporan tersebut.

“Nanti saya cek. Belum masuk ke ruangan saya. Mungkin masih di Polres,” kata Iptu Dian.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPRD Tanjab Barat, H M. Fadli mengaku prihatin. Dia mengatakan persoalan dugaan maladministrasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Politisi senior ini mengatakan, jika ternyata sekarang ada masalah bisa saja diproses sesuai aturan yang berlaku.

“Kita tidak tau mekanisme bekerja di BKN seperti apa, dengan sekian banyak pelamar. Bisa saja tidak dikoreksi lagi apa usulan daerah itulah yang diproses. Semua bisa saja terjadi. Dan semua panitia waktu itu bisa saja diminta keterangan, apakah berkas itu sudah diperiksa secara benar atau tidak. Kan patut diduga ada usaha sistematis di situ,”ujar Fadli.

“Bisa saja tau, tapi pura pura tidak tau. Kalau untuk tujuan tertentu kan bisa segala upaya yang penting bisa lolos,” imbuhnya.

Disinggung soal proses hukum, Fadli mengatakan kasus ini sangat bergantung pada ketegasan aparat penegak hukum.

Jika ternyata terdapat indikasi kecurangan dan perbuatan melawan hukum maka aparat hukum, kata Fadli, tidak boleh tinggal diam dan harus diproses.

Kata Fadli, semua harus transparan dan harus terbuka secara terang benderang, di mana benang merahnya. Kalau benang merah ada pada pansel, pansel dipanggil. Siapa saja yang jadi pansel waktu itu dipanggil, diminta keterangan mengapa bisa lolos.

“Kita kan tidak menuduh. Kita tetap harus berpegang pada azaz praduga tak bersalah. Biasanya administrasi sangat ketat. Kalau sekarang bisa lolos pertanyaan kita ada apa di situ,” ujar politisi PKB tersebut.

“Zaman sekarang tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Jika ini bergulir ke penegak hukum. Tentunya penegak hukum harus cepatĀ  antisipasi, proses, periksa pihak pihak terkait, terkait dugaan maladministrasi ini,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala BKPSDM Tanjabbar Encep Jarkasih kepada awak media mengaku siap menyuplai data jika memang dibutuhkan aparat penegak hukum.

“Tentu kita izin bupati juga, dan kita siap kalau memang data dan regulasi diperlukan,” kata Encep. Sementara AA hingga berita ini dinaikan belum bisa dimintai keterangannya.

Komentar

News Feed