oleh

Sumartini SH Pejabat Dinas Infokom Tanjab Barat Ragu dan Rancu Terhadap UU Pers …?

image
Terkait Penawaran Media Online, Infokom Tanjab Barat Minta Persetujuan dan Petunjuk Dewan Pers

Tanjab Barat, GanasNews.com- Kebijakan Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Kabupaten Tanjung Jabug Barat (Tanjab Barat), propinsi Jambi yang terlebih dahulu harus meminta persetujuan dan petunjuk dewan pers di Jakarta terkait menerima atau tidaknya penawaran yang dilayangkan media online untuk menjalin kerjasama sebagai sarana penyebar komunikasi dalam mensosialisasikan berbagai program (advertorial) di pemerintahan KabupatenTanjab Barat dinilai aneh, lucu, serta menggelikan.

Pernyataan yang dinilai aneh, lucu, dan menggelikan ini dilontarkan langsung oleh salah seorang pejabat dinas infokom, Sumartini SH yang diamini juga atasannya, Ir Hamdani. “ Besok kami bertiga dari dinas infokom akan ke Jakarta untuk bertemu dewan pers meminta persetujuan dan petunjuk terkait penawaran media online ini,” kata Sumartini.

Sementara itu, sudah sejak tiga tahun lebih sudah dari berbagai media yang ada di Tanjab Barat selalu menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah melalui bagian humas, dan tidak pernah di tolak dengan berbagai dalih dan alasan. Hubungan antara pemkab Tanjab Barat dengan berbagai media ini terjalin baik dan lancar.

Untuk diketahui, anggaran pembelanjaan mau pun pembiayaan dengan berbagai media tersebut bersumber dari APBD Tanjab Barat sendiri. Dan harusnya kebijakan untuk menerima atau tidaknya penawaran kerjasama oleh media tergantung dari kebijakan dan keputusan pemerintah daerah. Tidak perlu menghamburkan uang hingga memaksakan ke Jakarta, hanya untuk sekedar meminta petunjuk dan persetujuan dewan pers. Hal ini merupakan suatu tindakan sia-sia, naif.

Sumartini juga sempat menyinggung terkait undang-undang pers nomor: 40 tahun 1999. Dikatakannya, bahwa undang-undang pers tersebut masih memiliki aturan atau turunan didalam undang-undang lain. Sumartini SH mengaku, dirinya masih rancu dan merasa ragu terhadap undang-undang nomor : 40, dan tetap berisikeras mengacu pada undang-undang lainnya yang menurutnya masih berkaitan.

Undang-undang pers nomor : 40 tahun 1999 yang dibuat melibatkan banyak pihak merupakan satu-satunya undang-undang yang paling istimewa. Undang-undang pers nomor : 40 tahun 1999 satu-satunya undang-undang yang hingga saat ini didalamnya tidak terdapat peraturan presiden (PP) mau pun revisi. Namun sangat disayangkan, pejabat yang mengaku alumni fakultas hukum ini masih merasa rancu dan ragu atas terbitnya undang-undang pers yang disah kan oleh orang nomor satu di negara ini.(rin)

Sumber : ganasnews.com

Komentar

News Feed