oleh

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Suaratanjab.com-KUALATUNGKAL- Kabar gembira bagi anggota DPRD Tanjabbar. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 lalu, mengatur tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan

Sesuai dengan aturan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Tanjungjabung Barat, diperkirakan bakal menerima tunjangan Rp 30 juta per bulan. Besarnya tunjangan yang diterima Wakil Rakyat ini termasuk uang transportasi sebagai kompensasi pengembalian Mobil Dinas.

Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dr Ir H Safrial MS mengatakan, total keseluruhan tunjangan yang diterima tiap anggota Dewan setiap bulannya, mencapai 30 jutaan.

Menurut Bupati besaran gaji DPRD Tanjabbar tersebut sudah memadai.

” Kalau totalnya kurang lebih mencapai Rp 30 juta per bulan per anggota DPRD,” kata Bupati.

Sementara untuk tunjangan yang akan didapat oleh tiap anggota DPRD Tanjabbar itu sendiri, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tanjabbar.

” Anggaran dari daerah. Nanti itu ada perkalianya. Ya sekitar Rp 30 juta perbulan per anggota. Lumayanlah,” Sebut Bupati.

Disinggung berapa kompensasi transportasi yang didapat anggota Dewan per hari, Bupati H Safrial, belum tahu pasti berapa jumlah.

” Kalau itu saya belum tahu, yang jelas total keseluruhan yang diterima lebih kurang Rp 30 juta,” Sebutnya.

Sekedar diketahui, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang diundang-undangkan pada 2 Juni 2017 lalu, ditindaklanjuti oleh anggota DPRD dengan mengembalikan Mobil Dinas ke Pemkab Tanjabbar, yang selama ini berstatus pinjam pakai.

Sebagai kompensasi atas pengembalian Mobil Dinas tersebut, tiap Anggota DPRD Tanjabbar mendapat tunjangan transportasi.(*/Cr-02)

image

Komentar

News Feed