oleh

Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus 4 Raperda

SUARATANJAB.COM, KUALA TUNGKAL – DPRD Tanjab Barat menggelar Rapat Paripurna IV dengan Agenda Mendengarkan Laporan Pansus I dan II DPRD Tanjab Barat Terhadap 4 Ranperda Usulan Eksekutif dan Inisyatif Dewan, Selasa (13/12/16).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat Mulyani Siregar, SH didampingi Wakil Ketua Ahmad Jahfar, SH, dihadiri 22 anggota dewan, Wakil Bupati H. Amir Sakib, Kajari Pandoe Pramoekartika, SH, MH, Wakil Kepala Pengadilan Agama Senen, SH, Kasubbag Lat Bag Sumda Polres Tanjab Barat IPTU H. Majril, Sekda Drs. H. Ambok Tuo, MM, Sekwan serta para Asisten, Staf Ahli, pejabat Eselon II dan III, Kepala SKPD, Instansi Vertikal Direktur BUMD, Perbankan.

Pansus I yang diketuai Hamdani, SE, dalam laporannya disampaikan oleh juru bicaranya Dedi Hadi, SH terkait dua Raperda usulan Pemkab yakni Raperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Raperda tentang Kawasan Tampa Rokok (KTR). Dalam penyampainnya, Dedi Hadi mengatakan dalam pendalaman materi dua raperda di atas, Pansus I DPRD Tanjabbar bersama-sama telah melakasanakan Konsultasi ke DPRD Kab. Sleman dan DPRD Kab. Kulon Progo Prov. D.I. Jogjakarta.

“Terhadap Raperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa setidaknya ada 11 Poin terhadap yang diubah dalam pembahasan, diantaranya : Perubahan Materi pada Pasal 2 Angka (3) huruf (a) ” Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Berusia minimal 35 thn s/d 42 tahun bagi yg mendaftarkan diri untuk Jabatan Kepala Dusun BERUBAH MENJADI minimal 30 thn s/d 42 tahun bagi yg mendaftarkan diri untuk Jabatan Kepala Dusun,” papar Dedi Hadi.

Terhadap Raperda Kawasan Tanpa Rokok ada 3 poin yang diubah kata-katanya dalam draf Raperda diantaranya : Perubahan pada BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 11 Ayat (3) “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahahan kata “TIDAK” dihapus menjadi berwenang.

“Perda itu merupakan bentuk penerjemahan amanat Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tampa Rokok (KTR),” ungkap Dedi Hadi.

Dalam Raperda yang memuat 10 Bab dan 13 pasal itu, disebutkan kawasan Tampa Rokok (KTR) ialah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau.

Sementara laporan Pansus II yang diketuai Ambo Angka, SH, disampaikan oleh Riyano Jaya Wardhana Nst, SH terkait dua Raperda Inisyatif Dewan. Diantaranya Raperda tentang LAM Kabupaten Tanjabbar dan Raperda tentang Larangan Prositusi dan Perbuatan Asusila.

Riano, mengungkapkan bahwa Pansus II bersama Tim Penyusun Raperda Eksekitif telah melaksanakan penyempurnaan serta kajian dan studi diluar Provinsi Jambi, serta ke DPRD Kota Tanggerang, DPRD Provinsi DKI Jakarta, DPRD Kota dan Lam Kota Pekan Baru.

Lanjut Riano, terhadap Raperda Pelarangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila ada 5 Poin yang diubah yaitu tentang Judul Raperda, Tentang Tujuan, Tentang Perbuatan yang dilarang, tentang kewenangan Pemda, tentang Peran serta Masyarakat.

Perubahan nama “Larangan” menjadi “Pelarangan”. Sehingga judul Raperda menjadi “Pelarangan Prositusi dan Perbuatan Asusila“. “Penggunaan kata Pelarangan pada Raperda tersebut, memilki makna yang lebih luas yang mencakup segala aspek terkait dengan perbuatan prositusi dan perbuatan asusila,” jelas Riano.

Riano juga mengatakan, bahwa Raperda yang membalut 10 bab dan 23 pasal tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang perbuatan pelacuran dan perbuatan asusila di seluruh wilayah daerah Kantor Tanjab Barat. Hal itu kata Riano, peraturan yang ada dalam KUHP belum meliputi semua aspek dari prositusi, oleh karena itu Raperda tersebut pada dasarnya berusaha melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah ada,” sebutnya.

Selanjutnya, terhadap Raperda Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Tanjab Barat ada 6 subtansi penting penyempurnaan yaitu; Judul Raperda, tentang kelembagaan, tentang kewenangan, tentang keanggotaan, kepengurusan, pembinaan dan pendanaan.

Terkait judul Raperda disepakati “Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat” yang sebelumnya berjudul “Lembaga Adat Melayu Jambi Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat”. Hal itu kata Riano, bahwa penggunaan kata “Melayu Jambi” dalam judul tersebut untuk menunjukan bahwa Lembaga Adat Kabupaten Tanjabbar merupakan bagian dari kesatuan masyarakat adat melayu, khususnya melayu Jambi,” tutup Riano.

Selanjutnya Wakil Ketua DPRD Mulyani Siregar, sebelum menutup rapat, mengungkapkan rapat akan dilanjutkan pada Paripurna V pada Rabu 15 Desember 2016 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Hasil Kerja Panus tersebut.Rin

image image image

Komentar

News Feed