oleh

Pansus II DPRD Jambi Sayangkan Ketidakhadiran Pihak Perusahaan Dalam Rapat Pembahasan Perda PPLH

SUARATANJAB.COM, KUALA TUNGKAL – Ketidak hadiran pihak PT Lontar Papirus dan PT Makin dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Rancangan Perda Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) sangat disayangkan oleh Pansus II DPRD Provinsi Jambi. Pasalnya rapat itu untuk melahirkan Perda untuk memayungi masalah pencemaran serta kerusakan lingkungan alam lainnya di Jambi.

Perda ini diharapkan dapat menjawab permasalahan lingkungan di Jambi terutama terkait dengan pencemaran, pengelolaan limbah B3 atau limbah domestik, kerusakan hutan, pesisir laut, pencemaran air atau udara yang menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang mengancam kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya.

Demikian itu diungkapkan Ketua Pansus II DPRD Provinsi Jambi H. Muhammadiyah, SH, MH saat dengar pendapat rapat koordinasi terkait Perda PPLH bersama Pemkab Tanjung Jabung Barat dan sejumlah Perusahaan yang ada di daerah itu, di Pola Utama Kantor Bupati Tanjab Barat, Kamis (30/3/17).

Dimana, kata Muhammadiyah kehadiran pihak PT Makin dan PT Lontar Papirus terkait Raperda PPLH ini sangat penting, mengingat mereka (perusahaan red) sebagai obyek atau owner dari Perda PPLH tersebut.

“Rapat kemarin, kita hanya ingin mendapatkan gambaran dan masukan terkait aktivitas perusahaan tersebut, bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dan untuk melestarikan serta mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, “Kan aktivitas mereka berhadapan langsung dengan lingkungan,” ujarnya.

Jangan pula nantinya begitu Perda yang merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini disah kan, mereka berdalih tidak dilibatkan dalam penyusunaan, padahal itu yang mengundang Pemkab Tanjung Jabung Barat, timpalnya.

Ketika ditanya bagaimana dengan ketidak hadiran dari pihak perusahaan Lontar Papirus dan Makin, Muhammadiyah lanjut katakan, jika ada waktu pihaknya akan turun ke lapangan melakukan kroscek, jika tidak ya langsung saja dibahas, sumsi kita Perda ini bersama 3 perda inisyatif dewan lainnya bisa selesai April 2017 ini,” tuksnya.

Sementara terkait Perda PT Jamkrida yang tidak lain untuk memudahkan pelaku usaha maupun koperasi yang ingin modal dalam pengembangan usahanya. “Di samping itu, mereka (pelaku usaha) akan mendapatkan perlindungan dengan adanya produk hukum ini,” katanya.

“Sebagai contoh yang telah kami surve di Kuala Tungkal, pembuatan Tanjak, nah mereka ini kekurangan dana. Diharapkan dengan terbitnya Perda Jamkrida dapat memmudahkan mereka mendapatkan kredit atau modal,” jelasnya.

Muhammadiyah juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Tanjabbar yang sangat respon dan serius dalam menangani masalah pencemaran lingkungan selama ini, demikian pula dengan pembentukan kedua Raperda yang diinisiasi oleh DPRD Provinsi Jambi.

Pantauan media ini, tampak hadir dalam rapat kemarin anggota Pansus II diantaranya H. Mauli, SH dan Wiwid Iswara, ST, ada juga Wakil Bupati Tanjabbar Drs. H. Amir Sakib, Kabag Hukum, Kepala BLHD dan Kadis KUKM dan Perindag, Kadis Perkebunan dan Pimpinam PT IIS. Sementara PT Makin dan PT Lontar Papirus tidak hadir.

Terkait ketidak hadiran itu, Jumat (31/3/17), dikonfirmasi Humas PT Lontar H. Hermawan mengakui pikahnya saat bersamaan sedang ada kegiatan kunjungan Polda Jambi. Sementara pihak PT Makin dimintai keterangan melalui WhatApp nya tidak memberikan tanggapan.

 

image

Komentar

News Feed