oleh

Kunjungan Kakanwil KEMENHUMKAM ke Kabupaten Tanjabbarat

SUARATANJAB.COM, KUALA TUNGKAL – Wakil Bupati Tanjabbar Drs. H. Amir Sakib menyambut hangat ke datangan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jambi, Bambang Palasara, SH beserta rombongan, di Ruang Pola Utama Kantor Bupati, Jumat (03/02) siang.

Kedatangan Kakanwil beserta rombongan tersebut dalam rangka Sirahturahmi dengan jajaran Pemkab Tanjabbar sekaligus melakukan peninjauan terhadap Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal dan LP Kelas II B Kuala Tungkal di Kecamatan Bram Itam.

Hadir dalam acara Sekdakab Drs. H. Ambok Tuo, MM, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD dan para camat. Hadir pula Kepala Lapas Kelas II B Kuala Tungkal Wahyu Hidayat, Bc.IP, SE, M.Si dan Kepala Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal Sarnubi, S.Sos, MH sebagai institusi dibawah naungan Kementrian Hukum dan HAM.

Selaku Pemerintah Daerah, Wakil Bupati H. Amir Sakib mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kunjungan tersebut. Dimana selain silaturrahmi kunjungan dan sosialisasi Bantuan Hukum ini besar manfaatnya bagi Pemerintah dan masyarakat Tanjabbar, terlebih dalam bantuan hukum baik itu kepada PNS, Bantuan Hukum kepada Perempuan, Anak dan bahkan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

“Diharapkan dengan silaturrahmi ini, kerjasaman yang telah terjalin dengan baik seperti dalam proses pembentukan produk hukum daerah (Perda), baik itu pembentukan, perubahan atuapun pencabutan Perda baik inisyatif Pemerintah Daerah maupun inisyatif DPRD Tanjab Barat,” ujar Amir Sakib.

Sementara itu Kakanwil Kementrian Hukum dan HAM Jambi, Bambang Palasara, SH berharap agar jalinan komunikasi diminta bisa dilakukan jika ada sesuatu yang perlu dikonsultasikan. Pihak Kemenkumham kata Bambang, siap membantu memberikan masukan dalam merancang peraturan daerah maka disarankan untuk melibatkan perancang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham RI di daerah masing-masing.

Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya. Ini merupakan bagian harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah.

Dimana harmonisasi merupakan penyelarasan, penyesuaian, pemantapan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi maupun sederajat.

“Kami siap membantu dan memberikan fasilitasi substansi perancang peraturan perundang-undangan pembentukan produk hukum daerah, pembuatan naskah akademis dan lain sebagainya. karena harmonisasi Perda tersebut sangat penting, untuk menghindari adanya Diskriminatif dalam Perda nantinya,” ujarnya.

Dalam silaturrahmi singkat itu diisi dengan dialog dan tanya jawab terkait Bantuan Hukum antara SKPD dengan Kepala Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Bambang Palasara, SH dipandu langung oleh Wakil Bupati H. Amir Sakib.

 

image image

Komentar

News Feed