oleh

Ketua dan Anggota DPRD Tanjabbarat menolak permintaan salah seorang anggotanya

Suaratanjab.com Kuala tungkal.
Penangguhan Penahanan diatur pada Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP) yang berbunyi “atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”.
Setelah kemarin jadi tersangka dan langsung ditahan oleh pihak Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat dengan sangkaan Penistaan Agama anggota DPRD dari Partai Nasdem Saudara Riano Jayawardana mengajukan Permohonan Penangguhan Penahanan atas dirinya melalui pimpinan dan anggota DPRD Tanjung jabung Barat.
Kabar soal adanya permintaan Riano jaya wardana ke DPRD,menurut ketua DPRD Tanjab barat, Faizal Riza ST,MM ketika di Komfirmasi di Gedung DPRD Tanjab barat. Memang Benar ada surat dari saudara riano, agar pimpinan dan anggota DPRD,Mengajukan permintaan penangguhan penahanan Dirinya oleh pihak kepolisian, karna ini lembaga maka, kita menggelar rapat, dan di putuskan langsung dalam rafat, kita memutuskan menolak permintaan itu, ujarnya. (Rin)

IMG_20170816_142416

Komentar

News Feed