oleh

DPRD gelar Paripurna penyampaian Laporan Pansus dan pangambilan keputusan


Suaratanjab. Com-Kuala Tungkal

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Rapat Paripurna keempat dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus DPRD terhadap pembahasan 13 Raperda serta pengambilan keputusan DPRD terhadap 13 Raperda di Ruang Rapat Paripurna Kamis, 22 Juli 2019.

Rapat juga diisi pendapat akhir Bupati Tanjung Jabung Barat atas Keputusan DPRD Terhadap 13 Raperda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Mulyani Siregar, SH serta dihadiri Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Amir Sakib dan Ketua II Ahmad Jahfar, Forkopimda, Kepala OPD serta Anggota Dewan dari berbagai Fraksi.

Agenda rapat Paripurna keempat pada hari ini adalah penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Paripurna diawali dengan penyampaian Laporan Pansus I yang disampaikan Ambo Angka terkait tentang kepemudaan serta olahraga khususnya KONI.

Selanjutnya Pansus II yang oleh Syafrizal Lubis menyampaikan Raperda tentang pelayanan terpadu satu pintu, perangkat Desa serta Pilkades serentak dan PDAM Tirta Pengabuan.

Sementara tim pansus III yang di sampaikan oleh Mariatul Qiftiyah menyampaikan tentang Raperda Penyelanggaraan penanggulangan bencana, pedagang kaki lima, Selanjutnya pedoman perangkat Daerah terhadap Raperda Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu penyesuaian isi dari awal Laporan Pansus I, II, dan III.

Adapun Raperda yang disetujui diantaranya, Raperda tentang badan hukum perusahaan daerah, Raperda PDAM Tirta Pengabuan, Raperda pelayanan perizinan dan non perizinan, Raperda penambahan modal kepada PT pembangunan Bank Jambi, Raperda modal kepada Tanggo Rajo Kuala Tungkal, Raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Daerah, Raperda tentang retribusi jasa umum, Raperda penyelenggaraan penanggulangan bencana, Raperda tentang Bumdes, Raperda pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, Raperda pedagang kaki lima, Raperda tentang keolahragaan di Daerah, Raperda tentang penyelenggaraan kepemudaan.

Pendapat akhir Bupati yang disampaikan Wakil Bupati Drs. H. Amir Sakib mengatakan, dengan ditetapkannya 13 rancangan Peraturan Daerah untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah, sudah menjadi kewajiban Kepala Daerah melalui Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan Perda tersebut sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, guna terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang maju, adil, makmur bermartabat dan berkualitas.

Wabup menambahkan, sebagai pihak Pemerintah Daerah memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah bekerja keras merampungkan pembahasan Raperda yang melibatkan Tenaga Ahli, serta perancang Undang-undang dari Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jambi.

Sebelum menutup sambutannya Wabup berharap agar Produk-produk hukum yang dihasilkan mampu mewujudkan pembangunan di daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan daya saing masyarakat.

Komentar

News Feed