oleh

DPD RI mendapat Kunjungan DPRD Tanjung Jabung Barat

Suaratanjab. Com-Kuala Tungkal

Komisi III DPRD Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi melakukan Kunjungan keDewan Perwakilan Daerah RI (DPD) di Jakarta pada Jum”at (4/5) yang lalu. Beberapa anggota Komisi III menyampaikan aspirasi rakyat kepada DPD di Ruang Rapat Komite 1.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Abdul Halid Usman membawa aspirasi masyarakatnya mengenai dana desa. Ia menjelaskan bahwa wilayah Tanjung Jabung Barat mempunyai 114 desa dan 20 kelurahan. Namun yang mendapat dana desa baru 112 desa.

“Banyak kelurahan yang ingin jadi desa, karena adanya dana desa, apakah bisa menjadi desa?” ucap Abdul, dalam keterangan tertulisnya.

Selain dana desa, anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lainnya juga menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai persoalan tata ruang dan pembangunan gedung pusat olahraga.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani mengatakan bahwa kunjungan mereka kali ini mendiskusikan percepatan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya mengenai infrastruktur, kesehatan pembangunan gedung rumah sakit, pembangunan gedung sekolah, serta sumber daya jaringan listrik pedesaan.

“Yang sangat dinanti-nantikan masyarakat sejak lama yaitu air bersih, tentunya pembangunan air bersih membutuhkan dana yang tidak sedikit, semoga DPD bisa menjadi penyambung lidah kami,” kata Hamdani.

Menanggapi aspirasi mereka, anggota Senator DPD RI dari Provinsi Jambi dan juga anggota Komite IV, Daryati Uteng mengatakan bahwa dalam hal pembangunan dan infrastruktur, DPD RI tidak memiliki kewenangan membahas budgeting. Namun DPD RI tetap akan memperjuangkan jika nanti ada kesempatan rapat kerja dengan kementerian terkait.

Mengenai dana desa yang merupakan prakarsa dari DPD RI, Daryati menjelaskan bahwa dana desa dimaksudkan untuk membangun desa yang masih terpencil. “Kalau kelurahan berarti sudah kota dan supaya desa itu maju, ada infrastrukturnya yang dibangun dari dana desa tersebut,” kata Daryati.

Anggota Komite I DPD RI Azis Khafia juga menambahkan bahwa semangat dana desa adalah pemberdayaan desa. “Kalau daerah maju, maka negara juga maju. Makanya pembangunan harus dimulai dari lini yg paling bawah,” ujar senator dari DKI Jakarta ini.

Azis menjelaskan dalam pengawasan dana desa sejak 2015-2017, DPD RI mencatat ada sejumlah permasalahan diantaranya permasalahan regulasi yang tumpang tindih pelaksanaan dan implementasi, seperto masalah kelembagan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PDTT dan Kementerian Keuangan yang belum jelas, soal formulasi dana desa, dan tentang tata kelola dana desa serta pendampingan BUMDes.

“Kita berharap ada penyederhanaan regulasi,” kata Azis.

Sumber: www.dpd.go.id

Komentar

News Feed