oleh

Demo Mahasiswa PMII terkait Revitalisasi Air bersih

Suaratanjab.com-Kuala Tungkal

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adakan Aksi Demo, terkait Pembangunan Revitalisasi Air Bersih di Kabupaten Tanjab Barat dianggap pembohongan Publik, hal tersebut banyak menimbulkan Kritikan dikalangan Pakar Hukum, Ormas, bahkan di medsos, demo tersebut dilakukan di depan kantor Kajari Kualatungkal dan Kantor Bupati Tanjab Barat, Jumat (3/5).

Ketua PMII Kualatungkal, Jainurrohman mengatakan kasus pipanisasi ini nampaknya tidak digubris oleh pihak kejaksaan, kasus tersebut terkesan di peti es kan, karena tidak tuntas hingga ke pokok permasalahan ( ke akar-akarnya), padahal pihak kejaksaan mulai dari Kajari, Kajati bahkan Kajagung lebih mengetahui kasus Air Bersih, ada apa semuanya ini, sehingga penilaian dari berbagai kalangan menialai pihak kejaksaan terkesan melempam alias mandul.

“Lihat saja alokasi anggaran PDAM Tirta Mayang Tanjab Barat, APBD Provinsi dan APBN yang pernah di Anggarkan, TA APBD 2011- 2016 sekitar Rp. 100 Milyar lebih, kalau untuk Kec. Batang Asam APBN TA 2014-2015 sebesar Rp 4,4 Milyar, dan APBD Provinsi TA 2015 sekitar Rp 40 Milyar ditambah APBN TA 2016 sekitar Rp 6 Milyar, untuk Kec. Muara Papalik pembangunan sentral dan jaringan pipa APBN TA 2017 sekitar Rp 8 Milyar, dan penambahan jaringan dari APBD Provinsi TA 2017 sebesar Rp 3 Milyar, total keseluruhannya sekitar Rp. 161,4 Milyar lebih, di tambah lagi dengan anggaran disetiap tahun dengan nilai milyaran, agar air PDAM tersebut layak untuk digunakan, tapi apa nyatanya, kayaknya semua pihak yang terlibat hanya diam saja, apalagi Legeslatif seakan-akan tidak mengetahui hal tersebut, mana pungsi kontrolnya sebagai dewan, buktinya jelas, air PDAM tersebut sampai saat ini airnya masih belum layak untuk digunakan masyarakat Kabupaten Tanjab Barat. Kenapa itu di diamkan saja,” paparnya.

Masih kata dia, Bupati terlebih dulu sudah mengetahui perencanaan dan pengawasan ini selalu terima diatas meja, artinya kalau Bupati sudah tahu segera lah ambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan lepar bola saja seakan-akan bukan tanggung jawabnya, jangan sampai penilaian masyarakat bahwa Bupati juga hanya mementingkan diri sendiri,

Tidak tanggung – tanggung, dana yang diluncurkan pada TA APBD 2008 yang dialokasaikan sebesar Rp.111 miliar, TA 2009 sebesar Rp. 160 milyar, TA 2010 sebesar Rp.137 miliar itu semua serapan dari TA APBD Kab. Tanjab Barat di tamabah lagi TA APBD 2007 sebesar Rp. 7 milyar sehingga total keseluruhan mencapai Rp.408 milyar di tamabah dengan TA APBD 2017 tadi yang dilaksanakan oleh PT. Tirta Sarana Mulia Technologi degan nilai Kontrak sebesar Rp. 31.188.671. 000. 00 milyar, yang menuai kontraversi, di + lagi TA APBD 2018 ini sekitar Rp. 9,5 milyar, berarti dana untuk air bersih ini sudah setengah Trilyun lebih, jadi anggaran tersebut bukan main nilainya tapi mana buktinya, padahal air bersih tersebut memang sangat di nanti-nantikan oleh masyarakat Kabupaten Tanjab Barat, kami sangat setuju kalau kasus revitalisasi ini ditangan kejaksaan sampai tuntas hingga ke akar-akarnya, namun semua itu harus ada dorong dari pihal legeslatif, agar kasus tersebut segera diproses secara tuntas, seharusnya pihak kejaksaan terhadap kasus ini proses sampai tuntas, jangan sampai kasus tersebut terkesan tidak bisa menuntaskan kasus tersebut, segera lah tuntaskan kasus tersebut karena pihak Kejaksaan sangat mengetahui kasus Repitalisasi ini,” tegas Ketua PMII Kualatungkal.

Sementara menurut warga Kualatungkal Panik menjelaskan Bupati pernah mengatakan kepada masyarakat, katanya januari 2019 ini air bersih tersebut sudah dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Kualatungkal, namun apa hasilnya, nihil.

“Kata-kata Bupati itu hanya isapan jempol belaka buktinya sampai saat ini air bersih tersebut setetespun tidak ada, kami masyarakat sangat menantikan sesuai dengan janji-janji Bupati, sangat disayangkan, ratusan milyar yang di gelontarkan untuk kepentingan masyarakat namun tidak ada hasilnya, kami masyarakat Tanjab Barat sangat mendukung pergerakan yang dilakukan oleh PMII, bila perlu pergerakan tersebut lakukan sampai ke tingkat pusat, agar Kabupaten Tanjab Barat ini mendapatkan perhatian khusus dari pihak yang berwenang,” ungkapnya.

Sumber:Japos.co

Komentar

News Feed